Lihat selengkapnya16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. Selain jumlah pasalnya yang. Tugas PPK sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 dan tugas PPTK yang diatur dalam PP 12/2019, seharusnya tidak perlu dipertentangkan lagi. Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Apa saja ya poin penting perubahannya? Silakan bisa disimak melalui knowledge capture pada kesempatan kali ini. BerandaDalam sebuah tender, tentu akan ada pihak yang terpilih dan tidak terpilih. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 16 Tahun 2018 mensyaratkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); MGLK ONSS JR LG - 2 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP tersebut sebagaimana pasal 1 angka. pdf. 26, TLN No. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. hadir perlem lkpp p1618 perlem = peraturan lembaga untuk perlem sudah dapat diunduh di jdih. Masih Kang, sesuai Perpres 16 Tahun 2018. Pasal 26. Lebih Sederhana. Jakarta Tanggal Penetapan. setelah. Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. Continue reading →Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Halaman 5. Close. Umum. Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 bab dan 94 Pasal, sedangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 139 Pasal, dan Penjelasan. Laoly dalam Lembaran Negara Republik. Adhyatma, MPH, Lt. sanksi denda. Sosialisasi Perpres No. Youtube Channel (Sosialisasi, Prinsip, Etika Pbj). NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan ; c. 404. Pasal 50 ayat (2) Perpres 12/2021. Anda sebut tadi dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan telah mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Adakah aturan mengenai denda keterlambatan ? Perpres 16 tahun 2018 pasal 79 ayat 4. No. Terjemahan Peraturan. pdf. 16 Agustus 2018 Sumber. STATUS PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015. 0% 0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. T. suku cadang; c. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. 16. (PERPRES) NO. Bagi yang memerlukan daftar rencana perubahan perpres 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat di download pada link di bawah ini. 216, LL. Indonesia, Pemerintah Pusat. Reply. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, maka PPK dapat menunjuk Tim pendukung/Tenaga Ahli sesuai bidang. 348 kali:. Tempat Penetapan. Matriks Perbandingan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. f AGENDA. T. ketentuan umum Pasal 1 angka 22 Perpres 16 Tahun 2018, APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan. E. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Salah satu perubahan utama dalam Perpres No. , M. Disampaikan Dalam Workshop Tata Cara Penyusunan Draft Kontrak Dalam Rangka Peningkatan. Matriks-Perbandingan-Perpres-12-tahun-2021-dan-Perpres-16-Tahun-2018-tentang-Pengadaan-Barang-Jasa. Perpres 16 Tahun 2018 yang terdiri dari 14 BAB dan 94 pasal, tidak disebutkan yang namanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). lkpp. Pendahuluan. 16 tahun 2019. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi) Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan. Jakarta (Antara) -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan, revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. Judul. 16 Tahun 2018 Pasal 35 : (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over). Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 Bab dan 94 Pasal, sedangkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 136 Pasal, dan Penjelasan. Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2. Tahun. Namun, sejak Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan, hingga kini belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan terkait pengaturan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada Penyedia. PENGATURAN DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018 Berdasarkan Perpres PBJ 2018, HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta. Untuk pekerjaan barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi ( turnkey) dan kontrak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,. STATUS PERATURAN. Peraturan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 16/2018: Jenis Peraturan: Peraturan Presiden: Singkatan Jenis: Perpres: Tempat Penetapan: Tanggal Ditetapkan: 13 Maret 2018: Tanggal. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dadang Solihin. Bimtek Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan. Dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. Slide resmi dari LKPP untuk Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sederhananya, tugas PPK pada. (PERPRES) NO. Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. (Kolaborasi Perpres 12/2021 jo Perpres 16/2018 dan Permendagri No. Peraturan Perundang-undangan. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angkaPerpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan. 54 Tahun 2010. Syarat menjadi pokja: 1. File ini berisi seluruh Standar Dokumen Pengadaan (SDP) sesuai PerPres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 16 Tahun 2018. id - 2 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV 1. kualitas perencanaan transparan, terbuka, & kompetitif kapasitas kelembagaan & SDM E-Marketplace TIK dan transaksi elektronik PPDN & SNI. Pengertian Kontrak Pasal 1 angka 44 Perpres No. . PERPRES: Nomor: 16: Tahun: 2018: Nama Peraturan: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: Pemrakarsa Terjemah Resmi: LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: Dokumen Terjemah Resmi : Tentang. Ma Halaman 6Jenis Pengadaan. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden (PERPRES) Bentuk Singkat. 33 Utan Kayu Utara, Kec. KETENTUAN LAIN-LAIN 15. Bentuk. Jenis Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Perpres No. Materi Soal Latihan Ujian Sertifikasi PBJ (Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021) Sejak ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan. Status: Hanya untuk pelanggan. 16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Presiden. 4 Pengadaan Barang/JasaJakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan. 500. PERLKPP 9 TAHUN 2018. mencabut semua ketentuan mengenai Kementerian Kesehatan dalam Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha. Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: a. Perpres No. Terbukti label “penerima” diganti menjadi. 16 Tahun 2018 Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Matriks Perbandingan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah Dengan Perpres Nomor. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. Details. pdf. 2018 Nomor 184. Diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini: Perlem LKPP. 000. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Mind Mapping Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 9K views • 3 slides Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Khalid Mustafa 10. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018. Lampiran: Perpres Nomor 16 Tahun 2018. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dr . Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angkaPengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan PengadaanPerpres 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 48 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan7. Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengertian Swakelola) 9 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Lampiran I (Lampiran I; 1. Pepres 16 tahun 2018 Pasal 7 (1). Mohon dijelaskan Tugas PPHP menurut Perpres No 16 Tahun 2018 yang menyangkut pemeriksaan ADMINISDTRASI, yang dimaksud administrasi disini seperti apa saja. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Unduh dokumen PDF ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi, ruang lingkup, dan mekanisme peraturan ini. 54 Tahun 2010. Tindak lanjut dari amanat Perpres 16 Tahun 2018 adalah dengan peraturan turunannya, yaitu melalui Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman PengadaanNOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. 2017/ No. 16 Tahun 2018 Pasal 76 :Tugas PPK dijalankan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 11, di antaranya seperti berikut ini : 1. PERPRES No. peraturan no 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 19 tahun 2018 tentang. Unduh dokumen PDF ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi, ruang lingkup, dan mekanisme peraturan ini. Facebook; Twitter;. Anda di halaman 1 dari 51. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih Sederhana. Sesuai dengan Peraturan Presiden no. Tugas Pejabat Pengadaan dalam Pasal 12 Perpres 16 tahun 2018 sebagai berikut : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: a. 17. 16. Kategori Regulasi. 16: Tahun: 2018: Tanggal Ditetapkan: Selasa, 28 April 2020: Diunduh Sebanyak: 9. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri. Konsolidasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. ketentuan umum. Pengaturan mengenaiBahkan saat ini, khususnya pasca pelaksanaan peraturan PBJ yang terbaru yaitu Perpres 16 Tahun 2018 yang terakhir kali diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, proses pengadaan barang dan jasa diupayakan dapat benar-benar menyentuh serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta turut serta. 16 tahun 2019. Badan / Pengarang: Indonesia. (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: f. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Your email address will not be published. 54. R. 000. 2K views. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2. Jenis-jenis kontrak dalam PBJ sesuai dengan Perpres No. 16/2018. Oleh karena itulah apabila PPK dengan Penyedia sepakat untuk memperpanjang jangka waktu kontrak dengan.